Atasterbitnya SIUPKK itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Keagenan Kapal Indonesia / Indonesia Shiping Agency Association (ISAA), Juswandi menyatakan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini Presiden, Menteri Perhubungan, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, karena telah menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yangPersyaratan SIUPKK Ini Dia Persyaratan SIUPKK Ada banyak hal yang perlu Anda siapkan untuk mengurus persyaratan SIUPKK. Hal ini terkait dengan dokumen dan hal lain yang harus lengkap. Secara umum untuk penyelesaiannya membutuhkan waktu sekitar empat belas harian saja tergantung antrean. Yang terpenting adalah semua syarat jangan sampai tertinggal untuk menghemat waktu. Daftar persyaratan SIUPKK Rekomendasi teknis Dokumen pertama yang harus ada berupa rekomendasi teknis yang berasal dari otoritas pelabuhan terkait. Surat rekomendasi ini berisikan pernyataan terkait persetujuan, perizinan atau pemberian wewenang pada pihak terkait. Fungsi surat ini sebagai penyaring tingkat kepentingan izin dan juga kebenarannya. Lampiran tenaga ahli Dokumen kedua yakni lampiran yang berisikan keterangan lengkap terkait tenaga ahli yang tergabung. Tenaga ahli yang termasuk ke dalamnya berupa teknis pelayaran niaga, nautis dan bidang ketatalaksanaan. Ketiga bidang tersebut harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Surat kuasa Kemudian untuk persyaratan SIUPKK terbaik ketiga berupa surat kuasa. Surat ini harus terlampir dan terbuat oleh instansi terkait. Jangan lupa untuk membubuhkan tanda tangan basah dan juga materai sesuai tahun berlakunya. Dengan begitu surat kuasa ini bisa terjamin keasliannya. Bukti modal usaha Syarat keempat adalah dokumen yang menunjukkan bukti modal usaha. Lampirannya harus lengkap terkait rincian dan jumlah rupiah yang jelas. Dokumen pribadi Untuk dokumen ini terdiri dari salinan atau foto kopian berwarna dari masing-masing dokumen terkait. Dokumennya berupa nomor NPWP dari perusahaan, TDP, SIUP dan SITU perusahaan. Lengkapi juga dokumen lain berupa akta notaris perusahaan terbaru dan juga KTP dari pemohon. Surat permohonan Dokumen terakhir yang krusial adalah surat permohonan. Surat ini harus memuat isi terkait permintaan penerbitan perizinan terkait dengan lengkap. Pemohon wajib membubuhkan tanda tangan dan juga cap perusahaan basah untuk menambah keasliannya. Alur pengurusan SIUPKK Jika semua syarat dan dokumen untuk pengurusan sudah lengkap maka Anda bisa lanjut utuk memproses tahapnya sebagai berikut 1. Permohonan dan pengajuan Langkah pertama dalam persyaratan SIUPKK terbaru ini adalah melakukan permohonan dan pengajuan. Anda harus mengajukan surat permohonan dan pengajuan lengkap dengan semua syarat yang ada pada pihak yang berwenang. Jangan lupa untuk memastikan semua hal sudah masuk dan tidak ada yang tertinggal. 2. Pemeriksaan berkas Setelah itu lanjut proses pemeriksaan berkas oleh petugas terkait. Prosesnya cukup panjang mulai dari kelengkapan sampai dengan keaslian berkasnya. Setelah yakin semuanya benar maka lanjut pada proses scanning dan pengiriman. Staff data akan mengupload pada aplikasi terkait. 3. Pertimbangan dan survey Selanjutnya masing-masing petugas sesuai jobdesk-nya akan meneliti terkait pertimbangan penerbitan dan juga melakukan survey. Survey bertujuan untuk mengecek perizinan yang masuk. 4. Verifikasi dan tanda tangan Proses keempat adalah tahapan verifikasi terkait semua pertimbangan dan survey yang ada. Barulah jika sudah lengkap surat akan mendapatkan tanda tangan oleh dinas terkait. 5. Pengecekan dan tindak lanjut Langkah kelima adalah proses pengecekan terhadap komitmen perizinan serta tindak lanjut dari surat yang telah terbit. Langkah ini juga termasuk dalam pemasukan sertifikat yang telah mendapatkan persetujuan. 6. Penyerahan izin Jika semua tahapnya sudah selesai maka surat ini sudah bisa tersampaikan pada pemohon secepatnya. Segala bentuk persyaratan SIUPKK ini harus lengkap dan tidak boleh ada yang tertinggal. Sehingga sebelum mengurusnya lebih baik membuat checklist untuk memudahkan proses pengecekan. Baca Juga Perbedaan SIUPAL dan SIUPKK INFO LEBIH DETAIL UNTUK PEMBUATAN DAN PERPANJANGAN BISA MENGHUBUNGI KAMI Hubungi Kami Call / WA +62 811-1928-942 Email info
Salamsukses, disewakan SIUPAL per bulan dan menerima jasa pembuatan SIUPAL/SIUPKK/SIOPSUS/SIPI. Siap support segala jenis perizinan
ALFIJAK – Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, Pemerintah RI telah menerbitkan regulasi bahwa usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK. “Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu,” ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association ISAA Juswandi Kristanto, melalui keterangan pers-nya pada Jumat 5/2/2021. Juswandi menegaskan, bahwa peran keagenen kapal anggota ISAA yang mengantongi SIUPKK justru untuk memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA. Menurutnya, ada beberapa alasan agar usaha keagenen kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut agar mampu bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. “Sehingga pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK Justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri,” ucap Juswandi. Kedua, sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Disisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada nasional. Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya untuk memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F Cost and Freight sedangkan ekspor menggunakan term free on board FOB. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak tax. Kelima, upaya meniadakan hadirnya usaha jasa terkait dimana salah satu didalamnya adalah jasa keagenan adalah langkah mundur karena itu diamanahkan dalam UU 17/2008 dan PP 20/2010 dengan tujuan agar SIUPAL lebih fokus ke bidang usaha inti pengangkut dan owner. Juswandi mengatakan, akan menjadi tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya. “Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya,” ujarnya. Menyangkut soal permodalan, imbuhnya, pemegang SIUPKK telah mengacu pada PM 24 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan usahanya yakni menghandle keagenan kapal,” tegas Juswandi.. Juswandi juga mengatakan, di era digitalisasi saat ini pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilai competitiveness yang mampu bersaing di level Internasional. UU Pelayaran DPP ISAA, kata dia, juga terus berupaya mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI melalui Kemenhub telah menetapkan izin usaha keagenan kapal SIUPKK dalam perizinan operasional usaha keagenan kapal asing di Indonesia. Adapun keberadaan ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada 2017 dengan nomor Tahun 2017. Selain itu Kemenhub menyatakan ISAA sebagai mitra pemerintah Kemenhub melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017. Sedangkan usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point J Keagenan Kapal. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan diperbaharui menjadi PM 65 tahun 2019.***
Dalampraktik biasanya Notaris meminta beberapa dokumen seperti: · Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Kantor Cabang (sebelum perubahan); · Identitas baik berupa Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pihak yang bertindak atas nama perusahaan; · Izin Usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.loading...Ilustrasi. FOTO/Sutikno JAKARTA - Usaha keagenan kapal asing di Indonesia cukup berperan dalam mendukung kelancaran pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Oleh sebab itu, pemerintah telah menerbitkan regulasi usaha keagenan kapal wajib mengantongi Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal SIUPKK. "Bahwa SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui PP nya berdasarkan kajian yang matang. Karenanya sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu," ujar Ketua Umum DPP Indonesia Shipping Agency Association ISAA Juswandi Kristanto, Jumat 5/2/2021. Juswandi menegaskan, peran keagenen kapal anggota ISAA yang mengantongi SIUPKK justru untuk memperkuat sinergi dan keberadaan perusahaan pelayaran yang bernaung di Indonesia National Shippowners Association INSA. Menurutnya, ada beberapa alasan agar usaha keagenen kapal anggota ISAA harus mengantongi SIUPKK. Baca Juga Pertama, supaya perusahaan pelayaran anggota INSA yang mengantongi SIUPAL Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut dapat lebih fokus pada bisnis intinya sebagai pengangkut agar mampu bukan hanya berjaya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. "Sehingga pelayaran anggota INSA tidak perlu risau dengan keberadaan SIUPKK justru mereka harus meningkatkan market sharenya keluar negeri," ucap sebagai pengguna jasa punya opsi dengan adanya usaha keagenan kapal asing pemegang SIUPKK. Di sisi lain pemegang SIUPAL bisa melakukan kegiatan keagenan kapal asing dan hal ini bisa menjadi opsi bagi pengguna jasa keagenan kapal. Ketiga, langkah joint venture usaha pelayaran nasional dengan asing seharusnya bisa memajukan dan mendorong pertumbuhan pelayaran nasional serta menambah/memperkuat armada nasional. Keempat, mencari muatan adalah tugas pokok dari usaha pelayaran untuk kapal-kapalnya untuk memajukan usahanya. Sebab, term perdagangan global tidak bisa ditentukan dari dalam negeri karena saat kita impor menggunakan term C&F Cost and Freight sedangkan ekspor menggunakan term free on board FOB. Belum lagi, yang menyangkut soal pajak-pajak tax. Kelima, upaya meniadakan hadirnya usaha jasa terkait dimana salah satu didalamnya adalah jasa keagenan adalah langkah mundur karena itu diamanahkan dalam UU 17/2008 dan PP 20/2010 dengan tujuan agar SIUPAL lebih fokus ke bidang usaha inti pengangkut dan owner. Juswandi mengatakan tidak tercapai tujuan pemerintah dalam memperkuat armada nasional untuk menguasai angkutan ekpor kalau SIUPAL tidak serius mempertajam kompetensinya. "Kompetensi yang kuat hanya bisa diraih dengan fokus dan profesional di bidangnya," ujarnya. Menyangkut soal permodalan, imbuhnya, pemegang SIUPKK telah mengacu pada PM 24 tahun 2017 sesuai dengan kebutuhan usahanya yakni menghandle keagenan kapal," tegas Juswandi. Baca Juga Juswandi juga mengatakan, di era digitalisasi saat ini pengembangan bidang keagenan kapal harus disertai pemanfaatan teknologi agar hasilnya menjadi lebih baik dan memiliki nilaicompetitivenessyang mampu bersaing di level Internasional. DPP ISAA, kata dia, juga terus berupaya mendorong anggotanya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa sehingga memberikan kemudahan informasi dan layanan. Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI melalui Kemenhub telah menetapkan izin usaha keagenan kapal SIUPKK dalam perizinan operasional usaha keagenan kapal asing di Indonesia. Adapun keberadaan ISAA disahkan oleh Kemenkumham pada 2017 dengan nomor Tahun 2017. Selain itu Kemenhub menyatakan ISAA sebagai mitra pemerintah Kemenhub melalui KM Nomor KP 1038 Tahun 2017. Sedangkan usaha keagenan ditetapkan dalam UU Pelayaran Pasal 31 Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait antara lain pada point J Keagenan Kapal. Kementerian Perhubungan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal, dan diperbaharui menjadi PM 65 tahun 2019 nng
Ataspermohonan SIUPAL/SIOPSUS yang telah dinyatakan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis, Kementerian Perhubungan C.q. Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja akan menerbitkan Rekomendasi kepada FYFSP Daftar isi1 Apa perbedaan Siupal dan Siupkk?2 Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus?3 Apa itu Agen kapal?4 Apakah terminal khusus itu?5 Apa itu usaha keagenan kapal?6 Apa angkutan laut nasional?7 Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang?8 Bagaimana cara penghapusan hak hipotek?9 Apa itu bisnis keagenan kapal?10 Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran?11 Apa yang dimaksud dengan Siupal?12 Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. Apa syarat untuk membangun pelabuhan khusus? administrasi, meliputi akta pendirian perusahaan; izin usaha pokok dari instansi terkait; Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP; bukti penguasaan tanah; bukti kemampuan finansial; proposal rencana tahapan kegiatan pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; dan. Apakah persyaratan untuk mendapatkan izin usaha angkutan laut untuk perusahaan national? Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Apa tugas keagenan kapal? a. Tugas pokok dari keagenan kapal adalah mewakili owner / principal dalam memenuhi ketentuan dan kewajibannya di pelabuhan singgah dari kapal yang diageni. b. Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. Apa itu Agen kapal? Keagenan kapal merupakan pelayanan jasa yang dilakukan untuk mewakili Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau Perusahaan Angkutan Laut Asing dalam rangka mengurus kepentingan kapal Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan/atau kapal Perusahaan Angkutan Laut Asing selama berada di Indonesia. Apakah terminal khusus itu? 3. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan pelabuhan khusus? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. Apa tugas agen pelayaran? Tugas Agen Pelayaran Melaporkan kedatangan atau keberangkatan kapal, dan menyerahkan dokumen kapal kepada administrator pelabuhan atau kepala kantor pelabuhan setempat. c. Berkenan dengan jasa-jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh kapal tersebut. d. Apa itu usaha keagenan kapal? Apa angkutan laut nasional? 29. Perusahaan Angkutan Laut Nasional adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan di luar negeri. Bagaimana cara menghitung bunga hipotek? Anda bisa menghitung bunga yang dibayarkan pada pinjaman hipotek memakai suku bunga, nilai pokok harga properti, dan persyaratan pinjaman durasi dan frekuensi pembayaran. Hal ini bisa dilakukan dalam beberapa cara, bergantung jenis informasi yang dimiliki dan preferensi pribadi. Gunakan kalkulator pinjaman hipotek. Apakah pemegang hipotek dapat melakukan eksekusi jaminan hipotek kapal? Praktiknya, tidak semudah yang dibayangkan terutama dalam proses eksekusi jaminan hipotek kapal. Menurutnya, pemegang hipotek bila menghendaki eksekusi dapat menempuh upaya penemuhan pembayaran utang melalui proses litigasi dengan sejumlah cara. Misalnya, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri PN sesuai kompetensi relatif. Apakah hipotek adalah kredit jangka panjang? Hipotek adalah kredit jangka panjang, biasanya dilakukan sebagai alternatif pembiayaan yang tidak dapat dilakukan tunai. Hipotek kadang disalahartikan sebagai gadai karena sama-sama menjaminkan benda. Padahal cukup berbeda. Bagaimana cara penghapusan hak hipotek? Dari berbagai peraturan tersebut diatas dapat juga disimpulkan cara-cara penghapusan hak hipotek seperti misalnya dalam pasal 1169 KUH Perdata kalau pemilik benda bergerak yang dihipotekkan itu hanya mempunyai hak bersyarat atas benda tersebut dan hak bersyarat itu terhenti. SIUPAL merupakan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut sedangkan SIUPKK adalah Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal. SIUPAL wajib dimiliki oleh perusahaan pelayaran atau angkutan laut, sedangkan SIUPKK dimiliki oleh perusahaan keagenan kapal. Apa itu Siupkk? “SIUPKK adalah perintah UU dan telah diatur melalui peraturan pemerintahnya berdasarkan kajian yang matang. Oleh karenanya, sebagai bagian dari pelaku bisnis tersebut harus menjalankan UU itu,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat 5/2/2021. Apa itu jasa keagenan kapal? Adalah suatu perusahaan pelayaran asing yang menunjuk perusahaan pelayaran nasional untuk melayani kapal-kapal miliknya perusahaan pelayaran asing , selama berlayar dan singgah di pelabuhan di Indonesia. Apa itu bisnis keagenan kapal? Pelabuhan khusus adalah merupakan pelabuhan yang didirikan oleh perusahaan swasta dan digunakan khusus untuk keperluan bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya. Apakah pentingnya Shipping Agency di dalam dunia pelayaran? Shipping Agency bertanggung jawab penuh dan berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal yang mengunjungi pelabuhan operasinya dilayani dan disediakan dengan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh kapal secara tepat waktu. Apa yang dimaksud dengan keagenan kapal dan sebutkan jenis jenis keagenan kapal? Keagenan Kapal – Definisi keagenan adalah hubungan berkekuatan secara hukum yang terjadi bilamana dua pihak bersepakat membuat perjanjian, dimana salah satu pihak dinamakan agen Agent setuju untuk mewakili pihak lainnya yang dinamakan pemilik Principal dengan syarat bahwa pemilik tetap mempunyai hak untuk mengawasi … Apa yang dimaksud dengan tersus? Terminal Khusus Tersus adalah terminal yang terletak DILUAR Daerah Lingkungan Kerja DLKr dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp, yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Apa yang dimaksud dengan Siupal? Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut SIUPAL Bagaimana syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Siupal? Persyaratan Administrasi Memiliki akta pendirian perusahaan. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Fotocopy identitas penanggung jawab perusahaan. Surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang. Daftar NIB dimana? Prosedur Pembuatan NIB Pelaku usaha melakukan pendaftaran dengan cara mengakses laman OSS, yaitu Untuk mendapatkan akses di OSS, pelaku usaha memasukkan NIK Nomor Induk Kependudukan untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian dan dasar hukum pembentukan perusahaan untuk non perseorangan. Apa saja yang diperlukan sebagai persyaratan untuk menjalankan perusahaan pelayaran? 2. Persyaratan Administrasi Surat Permohonan dari perusahaan. Akta Pendirian Perusahaan dan SK Perubahan. Surat Keterangan Domisili Perusahaan SKDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. SK Kementerian Hukum dan HAM dan Perubahannya. Fotocopy identitas Penanggung Jawab perusahaan. Sebelumnya kegiatan keagenan kapal hanya dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional pemegang SIUPAL dan harus memiliki kapal sebagai salah satu intstrumennya. Kini menggunakan Surat Izin Usaha Keagenan Kapal (SIUPKK,) keagenan kapal tidak harus memilik kapal. blogspot.com.Web server is down Error code 521 2023-06-16 082046 UTC What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID 7d81a2aa3f920b85 • Your IP • Performance & security by CloudflareAktivitasusaha keagenan kapal diklaim terus mengalami pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir dan telah menyerap sebanyak 15.000 pekerja. Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Shipping Agencies Association (ISAA) menilai aktivitas usaha keagenan kapal di Indonesia yang melayani kapal nasional maupun kapal asing terus mengalami pertumbuhan
perbedaan siupal dan siupkk
